Hirarki hukum di Indonesia

Pengertian Hierarki Hukum

Hierarki hukum adalah sistem tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, hierarki hukum memiliki tingkatan yang menentukan kekuatan mengikat dan prioritas setiap peraturan dalam sistem hukum nasional.

Dasar Hukum

Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tingkatan Hierarki Hukum di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berikut adalah tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dari yang tertinggi hingga terendah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR): Ketetapan MPR adalah putusan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perppu): Undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Perppu adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan mendesak.

4. Peraturan Pemerintah (PP): Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang.

5. Peraturan Presiden (Perpres): Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi): Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota): Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Prinsip-prinsip dalam Hierarki Hukum

• Lex superior derogat legi inferiori: Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya.

• Lex posterior derogat legi priori: Peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama.

• Lex specialis derogat legi generali: Peraturan yang bersifat khusus mengalahkan peraturan yang bersifat umum.

Fungsi Hierarki Hukum

• Kepastian Hukum: Memberikan kepastian hukum mengenai peraturan mana yang berlaku dan bagaimana penerapannya.

• Ketertiban Hukum: Menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat.

• Efisiensi Hukum: Memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat dan diterapkan secara efisien.

Pentingnya Memahami Hierarki Hukum

Memahami hierarki hukum sangat penting bagi setiap warga negara. Dengan memahami hierarki hukum, kita dapat mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, serta dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan dan penegakan hukum.

Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.